Cherumu.com

Ada Apa Dengan E-KTP?

24 Sep 2017 - 23:27 WIB
Pendidikan /   Maschun Sofwan 0 Comments

Hingga saat ini, Aku masih menunggu selesainya E-KTP yang katanya sangat mudah untuk diurus tersebut. Buktinya saja sampai saat ini, aku masih saja menggunakan surat keterangan dari kantor wilayah tempatku mengurus E-KTP ini yaitu di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. 

Katanya, E-KTP akan selesai setelah melakukan rekaman ulang namun pada saat rekaman selesai setelah mengantri bukan waktu yang sebentar aku rasakan dikantor kanwil tersebut, memakan waktu seminggu untuk bolak-balik dari desaku yang memakan waktu 3 jam untuk sampai ke kantor kanwil tersebut dan harus mengeluarkan biaya transportasi untuk kesana.

Seminggu berlalu, akhirnya rekaman untuk pembuatan E-KTP pun bisa juga aku laksanakan. Namun setelah selesai rekaman langsung diurus oleh pihak berwenang, namun keterangan yang didapat tentunya mengecewakan hati karena pihak kanwil memberitahukan jika blangko E-KTP tersebut tidak lagi tersedia karena habis dan menunggu stok tiba lagi.
Lalu, aku tak diam saya mendengar penjelasan itu dan meminta kepastian kapan akan ada stoknya dan bisa saya dapatkan E-KTP tersebut. Pihak kanwil menjelaskan, jika kedatangan stok E-KTP tersebut belum tau, yang jelas aku harus menunggu batas waktu yang tak pasti dan pihak bilang, agar menggunakan surat keterangan dari kantor wilayah terlebih dahulu karena menurut penjelasannya bisa digunakam untuk berbagai kepentingan.

Percaya tidak percaya, aku pulang dari kantor kanwil membawa E-KTP yang berbeda dengan orang yang lain. Berbedanya kalau aku E-KTP nya kertas berukuran besar, yang lain ukurannya kecil pas di dompet.

Pulang kerumah, seakan hati penuh tanya dengan stok E-KTP itu kok bisa habis dan tidak tersedia padahal biaya untuk penyediaan bahan untuk E-KTP ini dari pembicaraan pemerintah sudah sesuai wacana setiap daerah dengan anggaran triliunan rupiah. Lalu kenapa anggaran itu perginya?, Mungkinkah menghilang diambil tuyul berdasi atau memang hilang jatuh ditengah jalan?, entahlah, aku terus menggali informasi agar mengetahui apa yang terjadi pada anggaran E-KTP ini.

Sambil menunggu informasi yang terjadi dengan anggaran E-KT tersebut, Aku hanya berharap, Dengan hanya memiliki surat keterangan -E-KTP ini, aku berharap tidak menjadi masalah dan bisa digunakan untuk mengurus seperti lamaran kerja, BPJS, pengajuan kredit dan lain sebagainya.

Namun hal itu terjadi, dimana ketika aku mengurus BPJS ketenagakerjaan, NIK yang aku pakai untuk pembuatan E-KTP yaitu dari KTP lama tidak valid menurut pihak BPJS, sehingga tidak bisa diinput ke data BPJS. Aku bertanya kepada Kemendagri melalui sapa kemendagri, nomor telepon ke pelaporan namun belum ada tanggapan.

Aku mengerti dan sangat memahami kondisi tersebut karena bukan aku saja rakyat Indonesia yang mungkin mengalami nasib yang sama yaitu NIK tidak valid. Namun paling tidak aku berusaha untuk mencari tau apa kesalahannya, apakah salah input pada saat rekaman atau memang ada perubahan NIK dan hingga saat ini aku belum dapat informasi dan tanggapan dari pihak yang bertanggungjawan atas hal ini.

Mengenai ketidaksediaan stok bahan untuk pembuatan E-KTP ini, sudah aku dapatkan informasinya dari berita yang beredar jika anggaran tersebut telah berpindah tangan kepada mereka yang tak bertanggungjawab atas nasib rakyat dalam negeri ini. Mereka dengan segaja melakukan korupsi anggaran untuk pembuatan E-KTP tersebut hingga triliun rupiah. 

Sungguh malang memang, Namun apa mau boleh dikata jika mereka telah menjajah negeri mereka sendiri dan itu benar apa yang dikatakan oleh Sang Proklamator Ir. Soekarno, jika musuh bangsa yang paling berat melawan bangsa sendiri dan itu terbukti ketika para koruptor merajalelah dalam negeri ini. Koruptor musuh bangsa yang sangat sulit dilawan karena mereka adalah kawan disaat terlihat lalu menjadi lawan disaat tak ada yang melihat.

Mengenai keluhannku mengenai NIK yang tidak valid tersebut, berharap sangat berharap kepada pihak yang bertanggungjawab menangani agar dapat memberikan informasinya dan tanggapannya.

Karena bukan wilayah aku saja yang mendapat dampak dari pembuatan E-KTP ini, maka aku mewakili melalui surat terbuka ini kepada LPSK yang merupakan lembaga perlindungan sanksi dan korban agar dapat membantu memberikan informasi keluhan ini kepada pihak terkait agar mereka yang bernasib sama denganku dapat memiliki E-KTP segera dan tidak ada masalah pada dalam penggunaannya. Karena KTP itu penting dalam negeri ini, aku berharap pemerintah juga dapat bekerjasama dengan pihak berwajib agar dapat dan juga KPK agar dapat mengusut tuntas siapa mereka yang telah menelantarkan rakyat mereka sendiri ini.

Begitu juga dengan kasus lainnya, jangan tinggal diam karena anda dapat melaporkan segala tindakan yang terjadi disekeliling anda dengan kontak dibawah ini :

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
Jl. Raya Bogor Km 24 No. 47-49 Susukan Ciracas Jakarta Timur 13750

Telp (021) 29681560
Fax (021) 29681551
Email : lpsk_ri@lpsk.go.id
Website : http://www.lpsk.go.id

Semoga saja dengan anda berani bertindak dan melapor maka akan terjawab siapa mereka yang bersembunyi dibalik kasus tersebut karena jika kita hanya #diambukanpilihan.


TAGS   Opini / LPSK / E-KTP /